Search Posts

Regulasi Pemerintah Terkait Aset Kripto

Belakangan ini aset crypto sering kali menjadi momok yang sering menjadi pembahasan di dalam berbagai forum, terutama menyangkut regulasi atau status legalitas dalam penggunaannya. Namun seperti di ketahui kemajuan teknologi digital dewasa ini memunculkan berbagai inovasi yang positif dalam penerapannya di masyarakat sehingga mengharuskan adanya pembaharuan dalam berbagai segmen termasuk keterlibatan pemerintah dalam menetapkan suatu subjek teknologi layak atau tidak untuk mendapatkan pengakuan resmi sehingga legal berdasarkan undang-undang  di suatu negara.

Kekhawatiran mengenai status hukum aset digital atau crypto asset di Indonesia akhirnya terjawab, pada bulan oktober 2018, dalam hal ini pemerintah melalui kementrian perdagangan merilis peraturan Nomor 99 Tahun 2018 tentang  “KEBIJAKAN UMUM PENYELENGGARAAN PERDAGANGAN BERJANGKA ASET KRIPTO (CRYPTO ASSET)” yang dimana setelah menimbang, mengingat dan memutuskan melalui 3 pasal yang di tetapkan yang di antaranya pasal 1 berbunyi “Aset Kripto (Crypto Asset) ditetapkan sebagai komoditi yang dapat dijadikan Kontrak Berjangka yang diperdagangkan di Bursa Berjangka”. Pasal selanjutnya menunjuk Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) dalam hal pembinaan, pengawasan dan pengembangannya. Peraturan ini berlaku sejak tanggal di undangkan yaitu 2 Oktober 2018.

Peraturan Menteri mengenai aset kripto selengkapnya bisa dilihat dibawah ini:

“Peraturan ini tentunya disambut positif bagi pelaku pasar kripto di tanah air” demikian tanggapan Rejive Dewangga selaku direktur PT. Digital Market Indonesia melalui wawancara singkat oleh tim wiki pada 2 januari 2019 via whatsapp setelah diminta untuk menanggapi peraturan kementrian perdagangan tentang Aset Kripto. Ia juga menilai bahwa perhatian pemerintah terhadap transformasi digitalisasi dewasa ini telah meningkat, “Kita patut mengapresiasi langkah pemerintah terkait peraturan ini, mengingat pelaku pasar kripto di indonesia tidak sedikit bahkan cenderung bertambah” ungkap bapak satu anak ini. Ia pun menambahkan “indikator sederhana dapat dilihat dari bertambahnya jumlah layanan perdagangan Crypto Aset di Indonesia yang saat ini mencapai 20 lebih yang dua tahun sebelumnya tidak mencapai 50% dari yang ada sekarang”.

Masih seputar kripto pria yang akrab disapa Angga ini sedikit menyinggung tentang marketplace Crypto Asset Marketcrypto yang ia pimpin akan selalu mengedepankan pelayanan dalam menerapkan strategi pemasaran disamping tetap megacu pada koridor hukum dan undang-undang yang berlaku, “Sembari menunggu pengaturan lanjutan yang akan dirumuskan oleh BAPPEBTI, dengan dasar peraturan ini diharapkan pasar kripto khusunya di Indonesia akan semakin berkembang luas, terutama dalam hal pelayanan yang juga akan selalu kami utamakan” tutupnya.